ANALISIS HUKUM PENGADAAN OBAT BPJS SECARA ELEKTRONIK (E-PURCHASING)
Keywords:
Analisis Hukum, Pengadaan Obat BPJS, E-Purchasing
Abstract
Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan FKTP atau FKRTL dalam pengadaan obat baik untuk program JKN maupun program kesehatan lainnya tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) obat dengan prosedur Pengadaan Secara Elektronik (e-Purchasing). Pengadaan Obat BPJS Secara Elektronik (e-Purchasing) merupakan merupakan tata cara pembelian obat BPJS sesudah sistem Katalog Elektronik (e-Catalogue) Obat tersedia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Puskesmas sebagai UPT-SKPD termasuk pengguna barang/jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN sebagai bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Daerah (D), sehingga keberadaan Puskesmas tidak berbeda dengan Rumah Sakit Pemerintah Daerah maka model Pengadaan Obat BPJS secara Elektronik (e-Purchasing) di Rumah Sakit dapat diaplikasikan juga di Puskesmas dengan membentuk perangkat organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk menyederhanakan alur sistem Pengadaan Obat BPJS secara Elektronik (e-Purchasing) di Puskesmas.
References
Budiono, Abdul Rachmad, Pengantar Ilmu Hukum, Bayu Media, Malang, 2005.
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota, Jakarta, 2001.
Bahfen, Faiq, Peraturan Dalam Produksi dan Peredaran Obat, 1st ed, PT. Hecca Mitra Utama. Jakarta, 2006
BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014. Jakarta, 2014.
Chaerunisaa, Y. A. Surahman, E. dan Soeryati, S, Farmasetika Dasar, Konsep Teoritis Dan Aplikasi Pembuatan Obat, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3th ed, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Obat Di Puskesmas, Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Jakarta, 1994.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pengobatan Yang Rasional Di Puskesmas, Modul Pelatihan Petugas Dokter/Dokter Gigi PTT, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta, 1996.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Obat Program Kesehatan, Ditjen Yanfar dan Alkes, Jakarta 2004.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 2nd ed. Ditjen Yanfar dan Alkes. Dit Bina Obat dan Perbekalan Kesehatan, Jakarta, 2006.
Effendy, Marwan, Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana, Gaung Persada Press Group, Ciputat, 2014.
Friedman, Lawrence M, The Legal System: A Sosial Science Perspective. Russel Sage Foundation, New York, 1969.
Friedrich, Carl Joachim, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
Hasbullah, Thabrany, Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan Di Indonesia, 4th ed, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Apeldoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,
LKPP, Profil LKPP, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, Jakarta, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Putri, Asih Eka, Seri Buku Saku - 2: Paham BPJS, CV Komunitas Pejaten Mediatama, Jakarta, 2014.
Quick, Jonathan D, Managing Drug Supply, 2nd ed. Management Sciences for Health, Kumarian Press. USA, 1997.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, , Cet. ke-3, Alumni, Bandung, 1991.
Salim, Abbas H.A, Manajemen Transportasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan (Bagian 1), Mandar Maju, Bandung, 2012.
Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. ke-5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Subianto, Achmad, Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Perekonomian Bangsa, Jakarta: Gibon Books, 2011.
Syamsuni, Farmasetika Dasar Dan Hitungan Farmasi, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta 2006.
Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2016, Buku Tanya-Jawab Seputar Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN-TK), Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, Jakarta.
WHO, World Health Report, Attachements, WHO, Geneva, 2007.
Wold Bank, Investing in Health, Indonesian Public, World Bank, Jakarta, 2008.
World Bank, Desease Control Priorities in Dev Countries. Check di DCP2 atau ILO Univ coverage, 2007.
Zaeni, Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram, 2007.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62).
Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 perbaikan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Penggolongan obat.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue.
Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43/Menkes/SK/II/1988 tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB).
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1412/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD).
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1330/Menkes/SK/IX/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 156/Menkes/SK/III/2006 tentang Harga Jual Obat Generik Tahun 2006.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 521/Menkes/SK/IV/2007 tanggal 24 April 2007 penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 720/Menkes/SK/IV/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Harga Obat Generik.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/Menkes/SK/V/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2013.
Keputusan Direktur Jenderal Biro Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/III/1346/2014 tentang Pedoman Penerapan Formularium Nasional.
Jurnal Ilmiah
Croom, S.R., Brandon-Jones, A,â€Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sectorâ€, Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 13, 2007.
Fadhilah, Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan, 2007, Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2007.
Faiz, Pan Mohamad, Teori Keadilan John Rawls, 2009, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).
Kauffmann, D, Media, Governance and development : An Empirical Perspective that Cahllenges Convention, keynote Presenttatio at the international Press Freedom Day Conference Colombo:UNESCO and Ministry of Mass Media and Information of Sri Lanka. 2006.
Kristin, Erna, Dasar-dasar Perencanaan Kebutuhan Obat. (Makalah Seminar), 3 Agustus 2002, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, Yagyakarta.
Santoso, Budiono, Penggunaan Obat dan Prinsip Pengobatan Rasional. Program Pengembangan Eksekutif. Magister Manajemen Rumah Sakit bekerja sama dengan Pusat Studi Farmakologi Klinik dan kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997.
Suryawati, Sri, Meningkatkan Penggunaan Obat Secara Rasional Melalui Perubahan Perilaku. Materi Kursus. Magister Manajemen dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Yayasan Melati Nusantara, Yogyakarta, 1997.
Thabrany, Hasbullah, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional: Sebuah Policy Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS. Naskah kebijakan sebagai posisition paper bagi the Hatta Project kerjasama antara Perkumpulan Prakarsa dan the Asia Foundation, 2009.
Situs Internet
Admin, Fasilitas Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan, 2016, diakses padatanggal 10 Maret 2016 di http://www.bpjs-kesehatan.net/ 2016/01/fasilitas-kesehatan-yang-bekerjasama.html.
Admin BPJS, Manfaat Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 2014, diakses pada tanggal 30 Maret 2015 di https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/ detail/2014/12
Andy, Visi dan Misi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 2010, diakses pada tanggal 30 Maret 2015 di https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/ 2010/2
Anonymous, Pengadaan Barang dan Jasa Membaik, Negara Mampu Menghemat Hingga Rp. 80 Triliun, 2015, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016 di http://www.pengadaan.web.id/2015/11/b-pengadaan-barang-dan-jasa-membaik-negara-mampu-menghemat-hingga-rp-80-triliun.html
Anonymous, Transformasi BPJS, 2015, diakses pada tanggal 12 Januari 2016 di http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387.
Bagian Hukormas Setditjen, Pertemuan Rutin & Rapat Evaluasi Penggunaan e-katalog Direktorat Bina Obat Publik dengan Industri Farmasi dan Distributor, 2015, diakses pada tanggal 12 Januari 2016 di http://binfar.kemkes.go.id/2015/06/pertemuan-rutin-rapat-evaluasi-penggunaan-e-katalog-direktorat-bina-obat-publik-dengan-industri-farmasi-dan-distributor/
LKPP, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diakses pada tanggal 08 Januari 2016 di https://lpse.lkpp.go.id/eproc/tentangkami.
LKPP, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diakses pada tanggal 08 Januari 2016 di https://lpse.lkpp.go.id/eproc/tentangkami.
LKPP, Tentang e Proc. 2014, diakses pada tanggal 5 Desember 2014 di https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang
Sijabat, Heryanto, e-Purchasing Tanpa Korupsi, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2015, diakses pada tanggal 08 Januari 2016 di http://www.bppk. kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/21193-e-purchasing-tanpa-korupsi.
Sosialine M, Engko, Sosialisasi e-Catalogue Obat, 2014, diakses pada tanggal 12 Januari 2016 http://binfar.depkes.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/04/ Sosialisasi-e-Catalogue-Dir-Bina-Obat-Publik-Bandung-15-April-2014.pptx
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota, Jakarta, 2001.
Bahfen, Faiq, Peraturan Dalam Produksi dan Peredaran Obat, 1st ed, PT. Hecca Mitra Utama. Jakarta, 2006
BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014. Jakarta, 2014.
Chaerunisaa, Y. A. Surahman, E. dan Soeryati, S, Farmasetika Dasar, Konsep Teoritis Dan Aplikasi Pembuatan Obat, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3th ed, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Obat Di Puskesmas, Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Jakarta, 1994.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pengobatan Yang Rasional Di Puskesmas, Modul Pelatihan Petugas Dokter/Dokter Gigi PTT, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta, 1996.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Obat Program Kesehatan, Ditjen Yanfar dan Alkes, Jakarta 2004.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 2nd ed. Ditjen Yanfar dan Alkes. Dit Bina Obat dan Perbekalan Kesehatan, Jakarta, 2006.
Effendy, Marwan, Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana, Gaung Persada Press Group, Ciputat, 2014.
Friedman, Lawrence M, The Legal System: A Sosial Science Perspective. Russel Sage Foundation, New York, 1969.
Friedrich, Carl Joachim, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
Hasbullah, Thabrany, Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan Di Indonesia, 4th ed, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Apeldoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,
LKPP, Profil LKPP, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, Jakarta, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Putri, Asih Eka, Seri Buku Saku - 2: Paham BPJS, CV Komunitas Pejaten Mediatama, Jakarta, 2014.
Quick, Jonathan D, Managing Drug Supply, 2nd ed. Management Sciences for Health, Kumarian Press. USA, 1997.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, , Cet. ke-3, Alumni, Bandung, 1991.
Salim, Abbas H.A, Manajemen Transportasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan (Bagian 1), Mandar Maju, Bandung, 2012.
Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. ke-5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Subianto, Achmad, Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Perekonomian Bangsa, Jakarta: Gibon Books, 2011.
Syamsuni, Farmasetika Dasar Dan Hitungan Farmasi, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta 2006.
Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2016, Buku Tanya-Jawab Seputar Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN-TK), Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, Jakarta.
WHO, World Health Report, Attachements, WHO, Geneva, 2007.
Wold Bank, Investing in Health, Indonesian Public, World Bank, Jakarta, 2008.
World Bank, Desease Control Priorities in Dev Countries. Check di DCP2 atau ILO Univ coverage, 2007.
Zaeni, Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram, 2007.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62).
Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 perbaikan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Penggolongan obat.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur e-Purchasing Berdasarkan e-Catalogue.
Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43/Menkes/SK/II/1988 tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB).
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1412/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD).
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1330/Menkes/SK/IX/2005 tanggal 8 September 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 156/Menkes/SK/III/2006 tentang Harga Jual Obat Generik Tahun 2006.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 521/Menkes/SK/IV/2007 tanggal 24 April 2007 penyempurnaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 720/Menkes/SK/IV/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Harga Obat Generik.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/Menkes/SK/V/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2013.
Keputusan Direktur Jenderal Biro Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/III/1346/2014 tentang Pedoman Penerapan Formularium Nasional.
Jurnal Ilmiah
Croom, S.R., Brandon-Jones, A,â€Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sectorâ€, Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 13, 2007.
Fadhilah, Refleksi terhadap Makna Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan, 2007, Jurnal Madani Edisi II/Nopember 2007.
Faiz, Pan Mohamad, Teori Keadilan John Rawls, 2009, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).
Kauffmann, D, Media, Governance and development : An Empirical Perspective that Cahllenges Convention, keynote Presenttatio at the international Press Freedom Day Conference Colombo:UNESCO and Ministry of Mass Media and Information of Sri Lanka. 2006.
Kristin, Erna, Dasar-dasar Perencanaan Kebutuhan Obat. (Makalah Seminar), 3 Agustus 2002, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, Yagyakarta.
Santoso, Budiono, Penggunaan Obat dan Prinsip Pengobatan Rasional. Program Pengembangan Eksekutif. Magister Manajemen Rumah Sakit bekerja sama dengan Pusat Studi Farmakologi Klinik dan kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997.
Suryawati, Sri, Meningkatkan Penggunaan Obat Secara Rasional Melalui Perubahan Perilaku. Materi Kursus. Magister Manajemen dan Kebijakan Obat Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Yayasan Melati Nusantara, Yogyakarta, 1997.
Thabrany, Hasbullah, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional: Sebuah Policy Paper dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS. Naskah kebijakan sebagai posisition paper bagi the Hatta Project kerjasama antara Perkumpulan Prakarsa dan the Asia Foundation, 2009.
Situs Internet
Admin, Fasilitas Kesehatan Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan, 2016, diakses padatanggal 10 Maret 2016 di http://www.bpjs-kesehatan.net/ 2016/01/fasilitas-kesehatan-yang-bekerjasama.html.
Admin BPJS, Manfaat Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 2014, diakses pada tanggal 30 Maret 2015 di https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/ detail/2014/12
Andy, Visi dan Misi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, 2010, diakses pada tanggal 30 Maret 2015 di https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/ 2010/2
Anonymous, Pengadaan Barang dan Jasa Membaik, Negara Mampu Menghemat Hingga Rp. 80 Triliun, 2015, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016 di http://www.pengadaan.web.id/2015/11/b-pengadaan-barang-dan-jasa-membaik-negara-mampu-menghemat-hingga-rp-80-triliun.html
Anonymous, Transformasi BPJS, 2015, diakses pada tanggal 12 Januari 2016 di http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387.
Bagian Hukormas Setditjen, Pertemuan Rutin & Rapat Evaluasi Penggunaan e-katalog Direktorat Bina Obat Publik dengan Industri Farmasi dan Distributor, 2015, diakses pada tanggal 12 Januari 2016 di http://binfar.kemkes.go.id/2015/06/pertemuan-rutin-rapat-evaluasi-penggunaan-e-katalog-direktorat-bina-obat-publik-dengan-industri-farmasi-dan-distributor/
LKPP, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diakses pada tanggal 08 Januari 2016 di https://lpse.lkpp.go.id/eproc/tentangkami.
LKPP, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), diakses pada tanggal 08 Januari 2016 di https://lpse.lkpp.go.id/eproc/tentangkami.
LKPP, Tentang e Proc. 2014, diakses pada tanggal 5 Desember 2014 di https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang
Sijabat, Heryanto, e-Purchasing Tanpa Korupsi, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2015, diakses pada tanggal 08 Januari 2016 di http://www.bppk. kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/21193-e-purchasing-tanpa-korupsi.
Sosialine M, Engko, Sosialisasi e-Catalogue Obat, 2014, diakses pada tanggal 12 Januari 2016 http://binfar.depkes.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/04/ Sosialisasi-e-Catalogue-Dir-Bina-Obat-Publik-Bandung-15-April-2014.pptx
Published
2017-03-10
How to Cite
Ulum Rokhmat Rokhmawan, Agus Yudha Hernoko, & M. Khoirul Huda. (2017). ANALISIS HUKUM PENGADAAN OBAT BPJS SECARA ELEKTRONIK (E-PURCHASING). MEDICA MAJAPAHIT, 9(1). Retrieved from http://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/MM/article/view/264
Section
Articles
![](<p><a%20href="https://api.whatsapp.com/send?phone=+6281235688499"%20target="_blank"%20rel="noopener"><img%20src="/public/site/images/admin/unnamed1.png"%20width="280" height="138" /></a></p>)
